APBN 2013 (triliun)
Pend. Negara 1.529,7
- Pen. Perpajakan 1.192,9
- Pen. Bukan Pajak 332,2
- Hibah 4,5
Belanja Negara 1.683,01
- Belanja Pem. Pusat 1.154,4
- Transfer Ke Daerah 528,6
Pembiayaan 153,3
- Dalam negeri 172,8
- Luar Negeri (19,4)

sumber www.fiskal.depkeu.go.id
ASUMSI MAKRO

Asumsi Makro 2013
Pertmbhn Ek.(%) 6,8
Inflasi (%) 4,9
Kurs ($/Rp) 9.300
SPN 3 bln (%) 5,0
Mnyk Ind (US$/brl) 100,0
Lift. Mnyk (Jt.brl/hr) 900,0

sumber www.fiskal.depkeu.go.id
KURS RUPIAH
23 Mei 2013 / 11:08 WIB
Kurs Jual Beli
USD 9920.00 9620.00
GBP 14947.85 14436.85
AUD 9584.25 9257.25
JPY 96.86 93.16
SEK 1502.30 1443.50
EUR 12766.75 12352.75
SAR 2654.85 2555.85
sumber: KlikBCA.com
MANAJEMEN PENGADUAN
man-aduan
realisasi_apr2013

PostHeaderIcon Sosialisasi PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2011

Sunday, 24 April 2011 12:00 | Written by Admin | PDF Print E-mail

Liputan Sosialisasi Bussines Proses Revisi DIPA /POK dan Aplikasi Revisi DIPA/POK TA. 2011 bagi para petugas FO dan CSO KPPN lingkup Kanwil DJPBN Prov. Sulsel

Makassar, www.perbendaharaan-sulsel.net, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tanggal 17 maret 2011 tentang Tata cara Revisi Anggaran tahun 2011, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan acara Sosialisasi Bussines Proses Revisi DIPA /POK dan Aplikasi Revisi DIPA/POK TA. 2011 yang diselenggarakan tanggal 22 s.d 23 April 2011 betempat di Hotel Kenari Tower,Makassar. Acara ini dihadiri oleh 22 petugas

Front Office (FO) dan Customer Service Officer (CSO) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.


Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Drs. Mattaro Nurdin Arta,MM. Sesuai dengan tema "Melalui Pemahaman Terhadap Revisi DIPA/POK Berbasis Kinerja, Kita tingkatkan Pelayanan Kepada Mitra Kerja Dalam Rangka Percepatan Penyerapan Anggaran". Dalam pengarahannya, beliau mengharapkan dengan acara sosialisasi ini, para petugas FO dan CSO diharapakan bisa menjadi perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Satker mengenai Tata Cara Revisi DIPA/POK TA. 2011. Beliau juga memaparkan hal-hal mengenai service excellent yang harus dimiliki oleh setiap KPPN sebagai kantor layanan publik.

Acara Sosialisasi ini juga menghadirkan 2 narasumber dari Kantor Pusat yaitu Sdr. Ana Kusmana dan Sdr. Agus Hartawan untuk memberikan pelatihan dan penjelasan tentang tata cara revisi DIPA/POK pada Aplikasi RKAKL-DIPA 2011 beserta permasalahan-permasalahan yang ada kepada para petugas FO dan CSO yang hadir.



Last Updated (Sunday, 21 August 2011 15:38)

 
PENGUMUMAN

PERATURAN
APLIKASI
INTERAKSI
Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat
ADMIN: NPWP bendahara umum daerah diperlukan untuk mentrace asal penerimaan pajak di masing-masing daerah. setiap pihak yg menjadi pemotong dan penyetor pajak wajib memiliki npwp.
Guest_1750: untuk revisi dipa 2013 level kpa (revisi pok) apakah adk dipa perlu disampaikan ke dja atau kanwil ( dipa petikan tidak berubah)
ADMIN: Guest_1750@ tidak perlu disampaikan. dipa petikan tdk berubah. bila berubah maka otomatis barcode berubah n hanya bisa diunduh di database dja.
Guest_9803: revisi apa saja dari pok yang bisa menyebabkan perubahan dipa petikan ?
Guest_5744: Guest_9803@ untuk mengetahui apakah revisi merubah petikan dipa atau tidak:
Guest_5744: 1. BIla hasil revisi dari aplikasi merubah barcode (tidak diterima aplikasi spm dgn barcode sebelumnya) maka revisi tersebut bukan kewenangan KPA (bukan revisi POK) bila hasil revisi diterima oleh aplikasi SPM dengan barcode yg lama berarti hal itu revisi kewenangan KPA
Guest_5744: 2. Print hasil revisi (dipa/petikan dipa lengkap), bandingkan dengan dipa sebelumya, bila ada yg berubah maka itu bukan kewenangan KPA, bila tidak ada perubahan/perbedaan dengan dipa sebelumnya maka revisi tersebut kewenangan KPA
Depag: Ass. Untuk penambahan akun pada belanja pegawai, apakah merupakan kewenangan KPA atau harus ke DJA
ADMIN: Depag@ kewenangan KPA selama tidak tercantum di halaman 4 dipa.
Upi: untuk revisi dipa dengan perubahan akun, matriks perubahan (semula-menjadi) seperti apa bentuknya?
ADMIN: Upi@ sesuaikan dengan lampiran PMK-32. matriks perubahan bisa juga menggunakan aplikasi rkakl di menu: rkakl 2013 - matriks usulan revisi (untuk perubahan yg merubah dipa petikan)
Upi: apa bedanya Surat Usulan Revisi Anggaran dengan Usulan Revisi DIPA, sebagai lampiran untuk pengajuan revisi.
ADMIN: Upi@ sama saja kok. mungkin maksudnya Usulan Revisi Anggaran sesuai format dalam lampiran PMK-32 dan PER-12/PB/2013
Upi: untuk pengiriman ADK Revisi, diambil dari mana, apa Backup Data RKAKL atau Kirim Data ke DJA?
ADMIN: Upi@ adk revisi DIPA kewenangan KPA (POK) bisa langsung diambil di Kirim Data ke DJA
Upi: apa tidak ada format khusus untuk surat penetapan revisi oleh KPA (kewenangan KPA)?
ADMIN: Upi@ tidak. mungkin bisa mencontoh penetapan revisi dari kanwil di tahun 2012.
ketahananan pangan: sy ingin minta password dan user untuk bs login
ketahananan pangan: sy sdh krim email untuk minta use dan password tp smp skrg blm ada jwbnnya
Guest_1925: ketahananan pangan@ silahkan akses via internet rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id pada web tsbt tersedia fasilitas lupa password ataupun kontak untuk meminta user dan passwd, bisa juga dengan mengirim email ke rkakldipa@anggaran.depkeu.go.id atau
aplikasiDJA@yahoo.com
atau langsung menelpon ke DJA.
Yudha (199595): Maaf Admin.
Apakah sy harus upload lagi ke RKA-Kl on line ADK Dipa yg telah sy revisi ke 2 ?
Guest_5288: untuk revisi kedua, upload adk tergantung kewenangan siapa revisi tersebut? bila Kewenangan Kanwil maka yg mengupload adalah Kanwil, bila kewenangan DJA maka yg mengupload adalah DJA. satker hanya membawa adk hasil revisi dari aplikasi rkakl untuk kemudian diuploadkan dengan user n pass khusus.
Guest_9328: @admin mau tanyaa nee... knpa ADK revisi dipa -1 yangkami download tidak bisa di restor masuk ke rkakl.. rkakl yang kami pake versi 9.2.. mohon petunjuknya amin..
Guest_9328: :_( :_( \
ADMIN: Guest_9328@ silahkan update aplikasi rkaklnya ke versi modul 24 April 2013 lalu coba lagi.
Guest_9328: @admin.... di mana dbisa download aplikasi rkakl versi 24 apri 2013..
Guest_9328: instal modul versi 24 april maksudnya
bp3kp: @admin, mau tanya.... knp permintaan user dan password tdk dibls
ADMIN: Guest_9328@ di website DJA. «link»
ADMIN: bp3kp@ bisa mengajukan email ke •rkakldipa@anggaran.depkeu.go.id atau
•aplikasiDJA@yahoo.com
bisa juga telp. helpdesk DJA.
Guest_4974: gmn caranya mengirim hasil revisi dipa/pok yang menjadi kewenangan KPA ke Aplikasi SPM?
Guest_4974: Dipa saya sudah revisi ke 2, trus saya lakukan revisi POK, ADK revisinya sy ambil dr kirim data ke DJA, tetapi ADKnya kembali ke Revisi 0, sehingga tdk bs ditransfer ke SPM, krn di SPM datax sdh revisi ke 2? jd sy gmn solusinya?
Guest_7592: DIPA Satker kami (seluruh Satker di bawah KEMENAG) baru buka blokirnya bulan Mei ini, dan kami akan ajukan SPM GU/TUP ke KPPN Watampone, tp KPPN nolak krn surat perintah utk pencairan dri DJA blm ada sampai di KPPN watampone, mohon suratnya itu segera dikirim ke KPPN Watampone
Guest_7592: uchup@: apakah semua yg tertera di hal.IV DIPA jika ingin merevisi harus ke DJA????
ADMIN: Guest_7592: bukan DJA tapi Kanwil DJPB
ADMIN: Guest_4974@ SPAN-kirim data ke dja. gunakan update spm terbaru

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)

Copyright © Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel
GKN II Lt.2 Jalan Urip Sumoharjo KM.4 Makassar

MACZ created