Profesional, Modern dan Akuntabel

APBN 2013 (triliun)
Pend. Negara		1.529,7
-	Pen. Perpajakan	1.192,9
-	Pen. Bukan Pajak	332,2
-	Hibah	4,5
Belanja Negara		1.683,01
-	Belanja Pem. Pusat	1.154,4
-	Transfer Ke Daerah	528,6
Pembiayaan		153,3
-	Dalam negeri	172,8
-	Luar Negeri	(19,4)

sumber www.fiskal.depkeu.go.id

ASUMSI MAKRO

Asumsi Makro 2013
Pertmbhn Ek.(%)	6,8
Inflasi (%)	4,9
Kurs ($/Rp)	9.300
SPN 3 bln (%)	5,0
Mnyk Ind (US$/brl)	100,0
Lift. Mnyk (Jt.brl/hr)	900,0

sumber www.fiskal.depkeu.go.id

KURS RUPIAH

20 Mei 2013 / 16:08 WIB
Kurs	Jual	Beli
	9910.00	9610.00
	15092.10	14577.10
	9714.10	9381.10
	97.03	93.32
	1495.35	1436.75
	12771.70	12356.70
	2652.10	2553.10

sumber: KlikBCA.com

MANAJEMEN PENGADUAN

Visitors Counter

Data Pegawai

perbendaharaan-sulsel has: 8 registered users

List all

Nama Lengkap	Pangkat/Gol.	Jabatan
Muhammad Adryansyah Andy 198010062000121001	Penata / II.C	Pelaksana Subbagian Dukungan Teknis Bagian Umum
Yjebi Eqebub	Uwojunoz	Ukejyj
Hendrik Gusti Toding Rante 198208172000121001	Penata / III.C	Pelaksana Subbagian Kepegawaian Bagian Umum
IMAM SARONI 060107136	II/B	PELAKSANA
Uhuxo Ilyzijyk	Usoxisilo	Ypeno
Inytugoh Egulece	Uside	Oxikesoqe
Ofybere Ehynisope	Ekofybo	Utoxo

PENGUMUMAN

PERATURAN

PER-12/PB/2013 Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
SE-44/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Induk, Belanja Pensiun, dan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Bulan Januari 2013
PER-37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012
S-8692/PB/2012 tentang Batas Waktu Pengesahan SKPA dan Pengajuan SPM pada Akhir Tahun Anggaran 2012
S-8437/PB/2012 tentang Izin Pembayaran Langsung ke Rekening Penerimaan Bantuan Sosial
PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
PMK Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

APLIKASI

Update Aplikasi RKAKL - DIPA 2012

INTERAKSI

ADMIN: wiedo@ aplikasi RKAKL 2013,silahkan download di website Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Guest_6324: asslm......

Guest_6324: Asslm....

Guest_6028: mengapa BUD harus memiliki NPWP

Guest_6028: yg terhormat admin, saya ingin bertanya, mengapa skrg BUD harus memiliki NPWP seperti yg tertera dalam SPAN?? terima kasih

Guest_6028: dear admin, dimana ketentuan terbaru tentang NPWP BUD

ADMIN: NPWP bendahara umum daerah diperlukan untuk mentrace asal penerimaan pajak di masing-masing daerah. setiap pihak yg menjadi pemotong dan penyetor pajak wajib memiliki npwp.

Guest_1750: untuk revisi dipa 2013 level kpa (revisi pok) apakah adk dipa perlu disampaikan ke dja atau kanwil ( dipa petikan tidak berubah)

ADMIN: Guest_1750@ tidak perlu disampaikan. dipa petikan tdk berubah. bila berubah maka otomatis barcode berubah n hanya bisa diunduh di database dja.

Guest_9803: revisi apa saja dari pok yang bisa menyebabkan perubahan dipa petikan ?

Guest_5744: Guest_9803@ untuk mengetahui apakah revisi merubah petikan dipa atau tidak:

Guest_5744: 1. BIla hasil revisi dari aplikasi merubah barcode (tidak diterima aplikasi spm dgn barcode sebelumnya) maka revisi tersebut bukan kewenangan KPA (bukan revisi POK) bila hasil revisi diterima oleh aplikasi SPM dengan barcode yg lama berarti hal itu revisi kewenangan KPA

Guest_5744: 2. Print hasil revisi (dipa/petikan dipa lengkap), bandingkan dengan dipa sebelumya, bila ada yg berubah maka itu bukan kewenangan KPA, bila tidak ada perubahan/perbedaan dengan dipa sebelumnya maka revisi tersebut kewenangan KPA

Depag: Ass. Untuk penambahan akun pada belanja pegawai, apakah merupakan kewenangan KPA atau harus ke DJA

ADMIN: Depag@ kewenangan KPA selama tidak tercantum di halaman 4 dipa.

Upi: untuk revisi dipa dengan perubahan akun, matriks perubahan (semula-menjadi) seperti apa bentuknya?

ADMIN: Upi@ sesuaikan dengan lampiran PMK-32. matriks perubahan bisa juga menggunakan aplikasi rkakl di menu: rkakl 2013 - matriks usulan revisi (untuk perubahan yg merubah dipa petikan)

Upi: apa bedanya Surat Usulan Revisi Anggaran dengan Usulan Revisi DIPA, sebagai lampiran untuk pengajuan revisi.

ADMIN: Upi@ sama saja kok. mungkin maksudnya Usulan Revisi Anggaran sesuai format dalam lampiran PMK-32 dan PER-12/PB/2013

Upi: untuk pengiriman ADK Revisi, diambil dari mana, apa Backup Data RKAKL atau Kirim Data ke DJA?

ADMIN: Upi@ adk revisi DIPA kewenangan KPA (POK) bisa langsung diambil di Kirim Data ke DJA

Upi: apa tidak ada format khusus untuk surat penetapan revisi oleh KPA (kewenangan KPA)?

ADMIN: Upi@ tidak. mungkin bisa mencontoh penetapan revisi dari kanwil di tahun 2012.

ketahananan pangan: sy ingin minta password dan user untuk bs login

ketahananan pangan: sy sdh krim email untuk minta use dan password tp smp skrg blm ada jwbnnya

Guest_1925: ketahananan pangan@ silahkan akses via internet rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id pada web tsbt tersedia fasilitas lupa password ataupun kontak untuk meminta user dan passwd, bisa juga dengan mengirim email ke rkakldipa@anggaran.depkeu.go.id atau
aplikasiDJA@yahoo.com
atau langsung menelpon ke DJA.

Yudha (199595): Maaf Admin.
Apakah sy harus upload lagi ke RKA-Kl on line ADK Dipa yg telah sy revisi ke 2 ?

Guest_5288: untuk revisi kedua, upload adk tergantung kewenangan siapa revisi tersebut? bila Kewenangan Kanwil maka yg mengupload adalah Kanwil, bila kewenangan DJA maka yg mengupload adalah DJA. satker hanya membawa adk hasil revisi dari aplikasi rkakl untuk kemudian diuploadkan dengan user n pass khusus.

Guest_9328: @admin mau tanyaa nee... knpa ADK revisi dipa -1 yangkami download tidak bisa di restor masuk ke rkakl.. rkakl yang kami pake versi 9.2.. mohon petunjuknya amin..

Guest_9328: :_(